Tim JK dibawah komando Sofyan Wanandi ( Liem Bian Koen ) dan Jusuf Wanandi ( Liem Bian Kie ) tetap berusaha keras agar JK bisa menjadi Cawapres Jokowi. Melalui lobi-lobi dan pembentukan opini di media cetak, online maupun elektronik mereka gencar melakukan usahanya.
Tim JK dibawah komando Sofyan Wanandi ( Liem Bian Koen ) dan Jusuf Wanandi ( Liem Bian Kie ) tetap berusaha keras agar JK bisa menjadi Cawapres Jokowi. Melalui lobi-lobi dan pembentukan opini di media cetak, online maupun elektronik mereka gencar melakukan usahanya.
Masyarakat perlu diingatkan lagi tentang masa lalu JK, karena kita menginginkan pasangan Capres-Cawapres yang terbaik buat bangsa,negara dan kesejahteraan rakyat.
Bersama-sama dengan Laksamana Sukardi , Jusuf Kalla dipecat oleh Presiden Abdurrahman Wahid sebagai Menteri Perdagangan. Gus Dur mengatakan, kedua orang itu terlibat dalam sejumlah kasus korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di bidangnya. Alasan kedua Menteri terlibat KKN itu diutarakan Gus Dur dalam Rapat Konsultasi Tertutup antara pemerintah dan DPR di gedung DPR, Jakarta, Kamis 27 April 2000 . Informasi mengenai hal itu diungkapkan Ketua Fraksi Partai Golkar Eki Syachrudin kepada pers usai menghadiri rapat konsultasi tersebut.
Rapat tertutup yang berlangsung kurang lebih lima jam itu dipimpin oleh Ketua DPR Akbar Tandjung. Presiden didampingi para menteri antara lain Menko Ekuin Kwik Kian Gie, Menkeu Bambang Sudibyo, Menteri Pertambangan dan Energi Susilo Bambang Yudhoyono, Menlu Alwi Shihab, dan Menteri Pendidikan Nasional Yahya Muhaimin.
Kasus KKN yang diungkapkan Gus Dur disampaikan hanya kepada sekitar 40 pimpinan dan sejumlah anggota Dewan yang mengikuti Rapat Konsultasi tertutup tersebut. Alasan Gus Dur, pemaparan kasus KKN itu kurang etis bila disampaikan secara terbuka.
Grup Bosowa, milik Aksa Mahmud adik ipar Jusuf Kalla, pada tahun 1997-1998 termasuk 20 debitur terbesar Bank Mandiri yang macet.Jusuf Kalla yang menjabat sebagai komisaris utama PT Semen Bosowa dan Aksa Mahmud sebagai direktur utama waktu itu dianggap harus bertanggungjawab terhadap kredit macet perusahaan tersebut di Bank Mandiri sebesar Rp1,4 triliun.
Berdasarkan laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Bank Mandiri pernah menghapusbukukan sebagian utang milik perusahaan milik Kalla ini.
Kalla grup, Bukaka grup dan Bosowa grup, Intim grup yang semuanya merupakan bisnis keluarga Jusuf Kalla, mendapatkan banyak sekali proyek besar pada waktu JK menjabat sebagai Wakil Presiden 2004-2009. Proyek-proyek itu antara lain adalah pembangunan PLTA di Sulawesi Selatan, Bukaka mendapat order pembangunan PLTA di Ussu di Kabupaten Luwu' Timur, berkapasitas 620 MW; sebuah PLTA senilai Rp 1,44 trilyun di Pinrang; Bukaka juga membangun PLTA dengan tiga turbin di Sungai Poso, Sulawesi Tengah, yang akan berkapasitas total 780 MW.
Selain ditengarai memainkan pengaruh kekuasaan untuk mendapatkan bisnis ini, pelaksanaannya pun kerap melanggar aturan. PLTA Poso, misalnya, mulai dibangun sebelum ada AMDAL yang memenuhi syarat. (Juga jaringan SUTET-nya ke Sulawesi Selatan & Tenggara dibangun tanpa AMDAL).
Di Sumatera Utara, kelompok yang dipimpin Achmad Kalla, adik kandung mantan Wakil Presiden mendapat order pembangunan PLTA di Pintu Pohan, atau PLTA Asahan III berkapasitas 200 MW . Selain itu, Bukaka juga terlibat dalam pembangunan pipa gas alam oleh PT Bukaka Barelang Energy senilai USD 750 juta - setara dengan Rp 7,5 triliun yang akan terentang dari Pagar Dea, Sumatera Selatan ke Batam; pembangunan pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) senilai USD 92 juta - atau Rp 920 milyar - di Pulau Sembilang, dekat Batam; pembangunan pembangkit listrik tenaga gas di Sarulla, Tarutung, Sumatera Utara, yang akan menghasilkan 300 MW.
Yang paling baru adalah rencana pembangunan 19 PLTA berkekuatan 10.000 MW. Rencana ini dinilai berbahaya secara ekonomi karena Kalla mendorong BPD-BPD se Indonesia yang membiayainya dengan mengandalkan dana murah di bank-bank milik pemda tersebut.
Masalahnya, dana murah itu adalah dana jangka pendek, sedangkan pembangunan PLTA adalah proyek berjangka waktu panjang. Rata-rata baru setelah 7 tahun, ada duit yang masuk. Jika terjadi sedikit saja goncangan, BPD-BPD bakal semaput karena dana jangka pendek mereka dipakai untuk membiayai proyek jangka panjang.
Kengototan Kalla bisa dimaklumi karena kelompok-kelompok Bukaka, Bosowa , dan Intim (Halim Kalla) termasuk paket kontraktor pembangunan 19 PLTU itu. Kelompok Bosowa mendapat order pembangunan PLTU Jeneponto di Sulsel, tanpa tender (Rakyat Merdeka, 7 Juni 2006), sedangkan kelompok Intim milik Halim Kalla yang juga salah seorang Komisaris Lion Air akan membangun PLTU berkapasitas 3 x 300 MW di Cilacap, Jateng, dengan bahan baku batubara yang dipasok dari konsesi pertambangan batubara seluas 5.000 ha milik kelompok Intim di Kaltim (GlobeAsia, Sept. 2008, hal. 38).
Masih banyak lagi proyek-proyek lainnya seperti Monorail di DKI (akhirnya batal), beberapa bandara, jalan tol dsb.
Demikianlah sepak terjang Jusuf Kalla dan kelompok bisnis keluarganya ketika JK menjabat sebagai Wapres 2004-2009. Karena itu sangat berbahaya bila JK menjadi cawapres Jokowi dan akhirnya menjadi Wapres bilamana pasangan Jokowi-JK menang . Pemerintahan Jokowi-JK akan menjadi pemerintah KKN yang meluas ke-daerah2, sulit untuk memberantas korupsi dan akan mengulangi pola 2004-2009, yaitu mengambil alih Golkar dan akan mendominasi pemerintahan Jokowi dengan Golkarnya. Kita menjadi mundur kembali kemasa lalu berputar-putar lagi dengan masalah KKN, sementara negara-negara lain makin maju dan rakyatnya makin sejahtera.
Usia JK sudah 72,mungkin sekarang terlihat sehat,namun sudah tidak sekuat 5 tahun yang lalu dan menurut rata-rata orang Indonesia sudah terlalu berat untuk melaksanakan tugas negara yang berat, dari hari ke hari. Di sosial media JK banyak disindir "Pak tua...diluar banyak angin, ....siap2 kerokan ....dsb."
JK adalah tokoh bangsa yang dihormati saat ini karena telah menduduki berbagai jabatan tinggi dan telah sangat senior, sangat rugi kalau terus menerus dijadikan bulan-bulanan, sindiran yang bernada melecehkan dan diungkit-ungkit masalah KKN nya.
Kalau JK tetap ngotot untuk menjadi Cawapres Jokowi, maka serangan itu akan terus berlanjut dan meningkat,karena masalah KKN, umur yang telah lanjut itu tetap melekat didalam diri JK.
Sehingga apabila jadi maju sebagai Cawapres Jokowi bukannya menambah nilai Jokowi, namun akan mengurangi nilai Jokowi,bahkan akan menjadi fokus serangan dari lawan2 politik karena memang menjadi titik lemah Jokowi-JK. Bukannya tidak mungkin akan ada kelompok masyarakat yang menuntut KPK agar menyelidiki kasus KKN JK sewaktu menjadi Wapres mendampingi Jendral ( purn ) SBY 2004-2009 . Sedangkan pembelaan dari pengurus dan konstituen Golkar tidak mungkin diharapkan, karena mereka hanya bisa bergerak apabila disediakan logistik yang cukup. Oleh karena itu kemungkinannya sangat besar pasangan Jokowi-JK akan kalah.
Penulis : Ir. Abdulrachim K -Aktivis/Pengamat disadur dari twitternya @abdrachim001
Tim JK dibawah komando Sofyan Wanandi ( Liem Bian Koen ) dan Jusuf Wanandi ( Liem Bian Kie ) tetap berusaha keras agar JK bisa menjadi Cawapres Jokowi. Melalui lobi-lobi dan pembentukan opini di media cetak, online maupun elektronik mereka gencar melakukan usahanya.
Masyarakat perlu diingatkan lagi tentang masa lalu JK, karena kita menginginkan pasangan Capres-Cawapres yang terbaik buat bangsa,negara dan kesejahteraan rakyat.
Bersama-sama dengan Laksamana Sukardi , Jusuf Kalla dipecat oleh Presiden Abdurrahman Wahid sebagai Menteri Perdagangan. Gus Dur mengatakan, kedua orang itu terlibat dalam sejumlah kasus korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di bidangnya. Alasan kedua Menteri terlibat KKN itu diutarakan Gus Dur dalam Rapat Konsultasi Tertutup antara pemerintah dan DPR di gedung DPR, Jakarta, Kamis 27 April 2000 . Informasi mengenai hal itu diungkapkan Ketua Fraksi Partai Golkar Eki Syachrudin kepada pers usai menghadiri rapat konsultasi tersebut.
Rapat tertutup yang berlangsung kurang lebih lima jam itu dipimpin oleh Ketua DPR Akbar Tandjung. Presiden didampingi para menteri antara lain Menko Ekuin Kwik Kian Gie, Menkeu Bambang Sudibyo, Menteri Pertambangan dan Energi Susilo Bambang Yudhoyono, Menlu Alwi Shihab, dan Menteri Pendidikan Nasional Yahya Muhaimin.
Kasus KKN yang diungkapkan Gus Dur disampaikan hanya kepada sekitar 40 pimpinan dan sejumlah anggota Dewan yang mengikuti Rapat Konsultasi tertutup tersebut. Alasan Gus Dur, pemaparan kasus KKN itu kurang etis bila disampaikan secara terbuka.
Grup Bosowa, milik Aksa Mahmud adik ipar Jusuf Kalla, pada tahun 1997-1998 termasuk 20 debitur terbesar Bank Mandiri yang macet.Jusuf Kalla yang menjabat sebagai komisaris utama PT Semen Bosowa dan Aksa Mahmud sebagai direktur utama waktu itu dianggap harus bertanggungjawab terhadap kredit macet perusahaan tersebut di Bank Mandiri sebesar Rp1,4 triliun.
Berdasarkan laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Bank Mandiri pernah menghapusbukukan sebagian utang milik perusahaan milik Kalla ini.
Kalla grup, Bukaka grup dan Bosowa grup, Intim grup yang semuanya merupakan bisnis keluarga Jusuf Kalla, mendapatkan banyak sekali proyek besar pada waktu JK menjabat sebagai Wakil Presiden 2004-2009. Proyek-proyek itu antara lain adalah pembangunan PLTA di Sulawesi Selatan, Bukaka mendapat order pembangunan PLTA di Ussu di Kabupaten Luwu' Timur, berkapasitas 620 MW; sebuah PLTA senilai Rp 1,44 trilyun di Pinrang; Bukaka juga membangun PLTA dengan tiga turbin di Sungai Poso, Sulawesi Tengah, yang akan berkapasitas total 780 MW.
Selain ditengarai memainkan pengaruh kekuasaan untuk mendapatkan bisnis ini, pelaksanaannya pun kerap melanggar aturan. PLTA Poso, misalnya, mulai dibangun sebelum ada AMDAL yang memenuhi syarat. (Juga jaringan SUTET-nya ke Sulawesi Selatan & Tenggara dibangun tanpa AMDAL).
Di Sumatera Utara, kelompok yang dipimpin Achmad Kalla, adik kandung mantan Wakil Presiden mendapat order pembangunan PLTA di Pintu Pohan, atau PLTA Asahan III berkapasitas 200 MW . Selain itu, Bukaka juga terlibat dalam pembangunan pipa gas alam oleh PT Bukaka Barelang Energy senilai USD 750 juta - setara dengan Rp 7,5 triliun yang akan terentang dari Pagar Dea, Sumatera Selatan ke Batam; pembangunan pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) senilai USD 92 juta - atau Rp 920 milyar - di Pulau Sembilang, dekat Batam; pembangunan pembangkit listrik tenaga gas di Sarulla, Tarutung, Sumatera Utara, yang akan menghasilkan 300 MW.
Yang paling baru adalah rencana pembangunan 19 PLTA berkekuatan 10.000 MW. Rencana ini dinilai berbahaya secara ekonomi karena Kalla mendorong BPD-BPD se Indonesia yang membiayainya dengan mengandalkan dana murah di bank-bank milik pemda tersebut.
Masalahnya, dana murah itu adalah dana jangka pendek, sedangkan pembangunan PLTA adalah proyek berjangka waktu panjang. Rata-rata baru setelah 7 tahun, ada duit yang masuk. Jika terjadi sedikit saja goncangan, BPD-BPD bakal semaput karena dana jangka pendek mereka dipakai untuk membiayai proyek jangka panjang.
Kengototan Kalla bisa dimaklumi karena kelompok-kelompok Bukaka, Bosowa , dan Intim (Halim Kalla) termasuk paket kontraktor pembangunan 19 PLTU itu. Kelompok Bosowa mendapat order pembangunan PLTU Jeneponto di Sulsel, tanpa tender (Rakyat Merdeka, 7 Juni 2006), sedangkan kelompok Intim milik Halim Kalla yang juga salah seorang Komisaris Lion Air akan membangun PLTU berkapasitas 3 x 300 MW di Cilacap, Jateng, dengan bahan baku batubara yang dipasok dari konsesi pertambangan batubara seluas 5.000 ha milik kelompok Intim di Kaltim (GlobeAsia, Sept. 2008, hal. 38).
Masih banyak lagi proyek-proyek lainnya seperti Monorail di DKI (akhirnya batal), beberapa bandara, jalan tol dsb.
Demikianlah sepak terjang Jusuf Kalla dan kelompok bisnis keluarganya ketika JK menjabat sebagai Wapres 2004-2009. Karena itu sangat berbahaya bila JK menjadi cawapres Jokowi dan akhirnya menjadi Wapres bilamana pasangan Jokowi-JK menang . Pemerintahan Jokowi-JK akan menjadi pemerintah KKN yang meluas ke-daerah2, sulit untuk memberantas korupsi dan akan mengulangi pola 2004-2009, yaitu mengambil alih Golkar dan akan mendominasi pemerintahan Jokowi dengan Golkarnya. Kita menjadi mundur kembali kemasa lalu berputar-putar lagi dengan masalah KKN, sementara negara-negara lain makin maju dan rakyatnya makin sejahtera.
Usia JK sudah 72,mungkin sekarang terlihat sehat,namun sudah tidak sekuat 5 tahun yang lalu dan menurut rata-rata orang Indonesia sudah terlalu berat untuk melaksanakan tugas negara yang berat, dari hari ke hari. Di sosial media JK banyak disindir "Pak tua...diluar banyak angin, ....siap2 kerokan ....dsb."
JK adalah tokoh bangsa yang dihormati saat ini karena telah menduduki berbagai jabatan tinggi dan telah sangat senior, sangat rugi kalau terus menerus dijadikan bulan-bulanan, sindiran yang bernada melecehkan dan diungkit-ungkit masalah KKN nya.
Kalau JK tetap ngotot untuk menjadi Cawapres Jokowi, maka serangan itu akan terus berlanjut dan meningkat,karena masalah KKN, umur yang telah lanjut itu tetap melekat didalam diri JK.
Sehingga apabila jadi maju sebagai Cawapres Jokowi bukannya menambah nilai Jokowi, namun akan mengurangi nilai Jokowi,bahkan akan menjadi fokus serangan dari lawan2 politik karena memang menjadi titik lemah Jokowi-JK. Bukannya tidak mungkin akan ada kelompok masyarakat yang menuntut KPK agar menyelidiki kasus KKN JK sewaktu menjadi Wapres mendampingi Jendral ( purn ) SBY 2004-2009 . Sedangkan pembelaan dari pengurus dan konstituen Golkar tidak mungkin diharapkan, karena mereka hanya bisa bergerak apabila disediakan logistik yang cukup. Oleh karena itu kemungkinannya sangat besar pasangan Jokowi-JK akan kalah.
Penulis : Ir. Abdulrachim K -Aktivis/Pengamat disadur dari twitternya @abdrachim001
0 Komentar
Terimakasih telah berkomentar