Jusuf Kalla sebagai cawapres Jokowi sebab ada dugaan KKN Kalla grup,Bukaka grup dan Bosowa grup selama jadi wapres 2004-2009 era Presiden SBY, bisa dilaporkan ke KPK. Ini masalah serius yang pasti menggerus dan merusak kredibilitas Jokowi jika berduet dengan JK, bahkan reputasi Jokowi bakal habis dan PDIP amblas pula.
Demikian pandangan peneliti independen Ir Abdulrachim lulusan ITB dan aktivis Gerakan Indonesia Bersih Adhie Massardi serta peneliti Yayasan Indonesia Baru Fathor Rasi MA. Mereka menyatakan berbagai kelompok masyarakat pro-Jokowi akan melaporkan Ke KPK soal dugaan KKN grup JK itu, kalau Jokowi berduet dengan JK.
”Masyarakat anti-korupsi sangat marah dan kecewa pada Jokowi kalau berdampingan dengan Jusuf Kalla yang diduga kuat KKN di era SBY dan Gus Dur dulu,” kata Abdulrachim.
Dalam catatan kajian Abdulrachim dan Adhie Massardi, ada dugaan kuat bahwa Kalla grup,Bukaka grup dan Bosowa grup Intim grup yang semuanya merupakan bisnis keluarga Jusuf Kalla, mendapatkan banyak sekali proyek besar pada waktu JK menjabat sebagai Wakil Presiden 2004-2009. Proyek2 itu antara lain adalah pembangunan PLTA di Sulawesi Selatan ,Bukaka mendapat order pembangunan PLTA di Ussu di Kabupaten Luwu’ Timur, berkapasitas 620 MW; sebuah PLTA senilai Rp 1,44 trilyun di Pinrang; Bukaka juga membangun PLTA dengan tiga turbin di Sungai Poso, Sulawesi Tengah, yang akan berkapasitas total 780 MW.
”Selain ditengarai memainkan pengaruh kekuasaan untuk mendapatkan bisnis ini, pelaksanaannya pun kerap melanggar aturan. PLTA Poso, misalnya, mulai dibangun sebelum ada AMDAL yang memenuhi syarat. (Juga jaringan SUTET-nya ke Sulawesi Selatan & Tenggara dibangun tanpa AMDAL).di Sumatera Utara, kelompok yang dipimpin Achmad Kalla, adik kandung Wakil Presiden mendapat order pembangunan PLTA di Pintu Pohan, atau PLTA Asahan III berkapasitas 200 MW .Selain itu, Bukaka juga terlibat dalam pembangunan pipa gas alam oleh PT Bukaka Barelang Energy senilai US$ 750 juta – setara dengan Rp 7,5 trilyun – yang akan terentang dari Pagar Dea, Sumatera Selatan, ke Batam; pembangunan pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) senilai US$ 92 juta – atau Rp 920 milyar – di Pulau Sembilang, dekat Batam; pembangunan pembangkit listrik tenaga gas di Sarulla, Tarutung, Sumatera Utara, yang akan menghasilkan 300 MW. Yang paling baru adalah rencana pembangunan 19 PLTA berkekuatan 10.000 MW,” ungkap Abdulrachim.
Rencana ini , ungkapnya, dinilai berbahaya secara ekonomi karena Kalla mendorong BPD-BPD se Indonesia yang membiayainya dengan mengandalkan dana murah di bank-bank milik pemda tersebut. Masalahnya, dana murah itu adalah dana jangka pendek, sedangkan pembangunan PLTA adalah proyek berjangka waktu panjang. Rata-rata baru setelah 7 tahun, ada duit yang masuk. Jika terjadi sedikit saja goncangan, BPD-BPD bakal semaput karena dana jangka pendek mereka dipakai untuk membiayai proyek jangka panjang. Kengototan Kalla bisa dimaklumi karena kelompok-kelompok Bukaka, Bosowa , dan Intim (Halim Kalla) termasuk paket kontraktor pembangunan 19 PLTU itu.
Menurutnya, Kelompok Bosowa mendapat order pembangunan PLTU Jeneponto di Sulsel, tanpa tender (Rakyat Merdeka, 7 Juni 2006), sedangkan kelompok Intim milik Halim Kalla yang juga salah seorang Komisaris Lion Air akan membangun PLTU berkapasitas 3 x 300 MW di Cilacap, Jateng, dengan bahan baku batubara yang dipasok dari konsesi pertambangan batubara seluas 5.000 ha milik kelompok Intim di Kaltim (GlobeAsia, Sept. 2008, hal. 38). Masih banyak lagi proyek2 lainnya seperti Monorail di DKI (akhirnya batal ),beberapa bandara, jalan tol dsb.
”Demikianlah sepak terjang Jusuf Kalla dan kelompok bisnis keluarganya ketika JK menjabat sebagai Wapres 2004-2009. Karena itu sangat berbahaya bila JK menjadi cawapres Jokowi dan akhirnya menjadi Wapres bilamana pasangan Jokowi-JK menang . Pemerintahan Jokowi-JK akan menjadi pemerintah KKN yang meluas ke-daerah2, sulit untuk memberantas korupsi dan akan mengulangi pola 2004-2009,yaitu mengambil alih Golkar dan akan mendominasi pemerintahan Jokowi dg Golkarnya. Kita menjadi mundur kembali kemasa lalu berputar-putar lagi dengan masalah KKN, sementara negara-negara lain makin maju dan rakyatnya makin sejahtera. Usia JK sudah 72,mungkin sekarang terlihat sehat,namun sudah tidak sekuat 5 tahun yang lalu dan menurut rata2 orang Indonesia sudah terlalu berat untuk melaksanakan tugas tugas negara yang berat, dari hari ke hari. Di sosial media JK banyak disindir, pak tua…diluar banyak angin, ….siap-siap Kerokan ….dsb,” tutur Abdulrahim dan Adhie Masardi atas dugaan KKN tersebut di atas.
Menurut Abdulrahim dan Fathor Rasi JK adalah tokoh bangsa yang dihormati saat ini karena telah menduduki berbagai jabatan tinggi dan telah sangat senior , sangat rugi kalau terus menerus dijadikan bulan-bulanan ,sindiran yang bernada melecehkan dan diungkit-ungkit masalah KKN nya. Kalau JK tetap ngotot untuk menjadi Cawapres Jokowi, maka serangan-serangan itu akan terus berlanjut dan meningkat,karena masalah-masalah KKN,umur yang telah lanjut itu tetap melekat didalam diri JK.
”Sehingga apabila jadi maju sebagai Cawapres Jokowi bukannya menambah nilai Jokowi,namun akan mengurangi nilai Jokowi,bahkan akan menjadi fokus serangan dari lawan2 politik karena memang menjadi titik lemah Jokowi-JK. Bukannya tidak mungkin akan ada kelompok masyarakat yang menuntut KPK agar menyelidiki kasus-kasus KKN JK sewaktu menjadi Wapres Jendr ( purn ) SBY 2004-2009 . Sedangkan pembelaan dari pengurus dan konstituen Golkar tidak mungkin diharapkan, karena mereka hanya bisa bergerak apabila disediakan logistik yang cukup. Oleh karena itu kemungkinannya sangat besar pasangan Jokowi-JK akan kalah secara telak,” kata Abdulrachim, peneliti independen yang menjadi pendukung Jokowi dari Alumni ITB itu. (lrn/rim)
Demikian pandangan peneliti independen Ir Abdulrachim lulusan ITB dan aktivis Gerakan Indonesia Bersih Adhie Massardi serta peneliti Yayasan Indonesia Baru Fathor Rasi MA. Mereka menyatakan berbagai kelompok masyarakat pro-Jokowi akan melaporkan Ke KPK soal dugaan KKN grup JK itu, kalau Jokowi berduet dengan JK.
”Masyarakat anti-korupsi sangat marah dan kecewa pada Jokowi kalau berdampingan dengan Jusuf Kalla yang diduga kuat KKN di era SBY dan Gus Dur dulu,” kata Abdulrachim.
Dalam catatan kajian Abdulrachim dan Adhie Massardi, ada dugaan kuat bahwa Kalla grup,Bukaka grup dan Bosowa grup Intim grup yang semuanya merupakan bisnis keluarga Jusuf Kalla, mendapatkan banyak sekali proyek besar pada waktu JK menjabat sebagai Wakil Presiden 2004-2009. Proyek2 itu antara lain adalah pembangunan PLTA di Sulawesi Selatan ,Bukaka mendapat order pembangunan PLTA di Ussu di Kabupaten Luwu’ Timur, berkapasitas 620 MW; sebuah PLTA senilai Rp 1,44 trilyun di Pinrang; Bukaka juga membangun PLTA dengan tiga turbin di Sungai Poso, Sulawesi Tengah, yang akan berkapasitas total 780 MW.
”Selain ditengarai memainkan pengaruh kekuasaan untuk mendapatkan bisnis ini, pelaksanaannya pun kerap melanggar aturan. PLTA Poso, misalnya, mulai dibangun sebelum ada AMDAL yang memenuhi syarat. (Juga jaringan SUTET-nya ke Sulawesi Selatan & Tenggara dibangun tanpa AMDAL).di Sumatera Utara, kelompok yang dipimpin Achmad Kalla, adik kandung Wakil Presiden mendapat order pembangunan PLTA di Pintu Pohan, atau PLTA Asahan III berkapasitas 200 MW .Selain itu, Bukaka juga terlibat dalam pembangunan pipa gas alam oleh PT Bukaka Barelang Energy senilai US$ 750 juta – setara dengan Rp 7,5 trilyun – yang akan terentang dari Pagar Dea, Sumatera Selatan, ke Batam; pembangunan pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) senilai US$ 92 juta – atau Rp 920 milyar – di Pulau Sembilang, dekat Batam; pembangunan pembangkit listrik tenaga gas di Sarulla, Tarutung, Sumatera Utara, yang akan menghasilkan 300 MW. Yang paling baru adalah rencana pembangunan 19 PLTA berkekuatan 10.000 MW,” ungkap Abdulrachim.
Rencana ini , ungkapnya, dinilai berbahaya secara ekonomi karena Kalla mendorong BPD-BPD se Indonesia yang membiayainya dengan mengandalkan dana murah di bank-bank milik pemda tersebut. Masalahnya, dana murah itu adalah dana jangka pendek, sedangkan pembangunan PLTA adalah proyek berjangka waktu panjang. Rata-rata baru setelah 7 tahun, ada duit yang masuk. Jika terjadi sedikit saja goncangan, BPD-BPD bakal semaput karena dana jangka pendek mereka dipakai untuk membiayai proyek jangka panjang. Kengototan Kalla bisa dimaklumi karena kelompok-kelompok Bukaka, Bosowa , dan Intim (Halim Kalla) termasuk paket kontraktor pembangunan 19 PLTU itu.
Menurutnya, Kelompok Bosowa mendapat order pembangunan PLTU Jeneponto di Sulsel, tanpa tender (Rakyat Merdeka, 7 Juni 2006), sedangkan kelompok Intim milik Halim Kalla yang juga salah seorang Komisaris Lion Air akan membangun PLTU berkapasitas 3 x 300 MW di Cilacap, Jateng, dengan bahan baku batubara yang dipasok dari konsesi pertambangan batubara seluas 5.000 ha milik kelompok Intim di Kaltim (GlobeAsia, Sept. 2008, hal. 38). Masih banyak lagi proyek2 lainnya seperti Monorail di DKI (akhirnya batal ),beberapa bandara, jalan tol dsb.
”Demikianlah sepak terjang Jusuf Kalla dan kelompok bisnis keluarganya ketika JK menjabat sebagai Wapres 2004-2009. Karena itu sangat berbahaya bila JK menjadi cawapres Jokowi dan akhirnya menjadi Wapres bilamana pasangan Jokowi-JK menang . Pemerintahan Jokowi-JK akan menjadi pemerintah KKN yang meluas ke-daerah2, sulit untuk memberantas korupsi dan akan mengulangi pola 2004-2009,yaitu mengambil alih Golkar dan akan mendominasi pemerintahan Jokowi dg Golkarnya. Kita menjadi mundur kembali kemasa lalu berputar-putar lagi dengan masalah KKN, sementara negara-negara lain makin maju dan rakyatnya makin sejahtera. Usia JK sudah 72,mungkin sekarang terlihat sehat,namun sudah tidak sekuat 5 tahun yang lalu dan menurut rata2 orang Indonesia sudah terlalu berat untuk melaksanakan tugas tugas negara yang berat, dari hari ke hari. Di sosial media JK banyak disindir, pak tua…diluar banyak angin, ….siap-siap Kerokan ….dsb,” tutur Abdulrahim dan Adhie Masardi atas dugaan KKN tersebut di atas.
Menurut Abdulrahim dan Fathor Rasi JK adalah tokoh bangsa yang dihormati saat ini karena telah menduduki berbagai jabatan tinggi dan telah sangat senior , sangat rugi kalau terus menerus dijadikan bulan-bulanan ,sindiran yang bernada melecehkan dan diungkit-ungkit masalah KKN nya. Kalau JK tetap ngotot untuk menjadi Cawapres Jokowi, maka serangan-serangan itu akan terus berlanjut dan meningkat,karena masalah-masalah KKN,umur yang telah lanjut itu tetap melekat didalam diri JK.
”Sehingga apabila jadi maju sebagai Cawapres Jokowi bukannya menambah nilai Jokowi,namun akan mengurangi nilai Jokowi,bahkan akan menjadi fokus serangan dari lawan2 politik karena memang menjadi titik lemah Jokowi-JK. Bukannya tidak mungkin akan ada kelompok masyarakat yang menuntut KPK agar menyelidiki kasus-kasus KKN JK sewaktu menjadi Wapres Jendr ( purn ) SBY 2004-2009 . Sedangkan pembelaan dari pengurus dan konstituen Golkar tidak mungkin diharapkan, karena mereka hanya bisa bergerak apabila disediakan logistik yang cukup. Oleh karena itu kemungkinannya sangat besar pasangan Jokowi-JK akan kalah secara telak,” kata Abdulrachim, peneliti independen yang menjadi pendukung Jokowi dari Alumni ITB itu. (lrn/rim)
0 Komentar
Terimakasih telah berkomentar