Politik Anggaran Ala Jokowi Sesat

Gagasan calon presiden Joko Widodo terkait politik anggaran agar daerah patuh kepada pemerintah pusat, menabrak esensi desentralisasi yang menjadi agenda reformasi 1998 silam. Ide Joko sesat pikir.

Jokowi hati-hati

Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng menilai pernyataan Joko Widodo dalam debat perdana capres/cawapres awal pekan ini menunjukkan blunder politik. "Ide potong anggaran membuat daerah berpikir ulang, khawatir kalau benar terjadi. Ide ini merugikan Jokowi sendirian," kata Robert dalam diskusi di gedung DPD RI Jakarta, Rabu (11/6/2014).

Robert tidak menampik bila ada sistemreward and punishment dalam hubungan pusat dan daerah. Hanya saja, gagasan pemotongan anggaran bukanlah cara yang tepat. Padahal, kata Robert, penyebab ketidakpatuhan daerah ke pusat banyak sebabnya seperti regulasi yang saling berbenturan serta inkonsistensi pusat dan daerah.

Wakil Ketua Umum DPP PAN Drajad H Wibowo mengatakan gagasan Joko memiliki dampak yang serius bagi integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ia mengkhawatirkan bila sanksi diterapkan kepada daerah yang selama ini menyatakan ketidakpuasan dengan pemerintah pusat tentu akan menjadi pemicu disintegrasi bangsa. “Pernyataan ini berbahaya buat persatuan bangsa," kata Drajad.

Selain disintegrasi bangsa, mantan anggota Komisi Keuangan DPR RI periode 2004-2009 ini juga menyebutkan pemotongan anggaran oleh pusat akan menimbulkan keurusuhan sosial karena berdampak pada gaji pegawai di daerah. "Bagaimana daerah membayar gaji guru, gaji dokter, gaji perawat dan sebagainya? Ini akan menimbulkan kerusuhan sosial,” ingat Drajad.

Drajad mengatakan saat kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM pada 2012, Walikota Solo Joko Widodo justru menolak kebijakan pemerintah tersebut. “Dia juga lupa sekarang ini eranya otonomi darah, pusat untuk beberapa hal tidak bisa mengintervensi daerah begitu saja hanya karena tidak patuh pada pusat,” tambah Drajad.

Sementara anggota Badan Anggaran DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Sadar Subagyo justru mengatakan postur pembagian anggaran untuk daerah diperbanyak dibanding saat ini yang sebesar 1/3 dari total APBN. "Saat ini 30 persen ke pusat, itu terlalu banyak. Lebih baik diarahkan ke daerah," tandas Sadar.