RMOL. Mayoritas suara Pilpres 2014 di Bumi Cenderawasih mengalir ke Joko Widodo alias Jokowi. Di Provinsi Papua, Jokowi menang telak dengan perolehan suara 72,49 persen, sementara di Provinsi Papua Barat unggul dari Prabowo Subianto dengan mendapat 67,63 persen suara.
Belakangan terbongkar soal strategi Jokowi mendulang kemenangan di Papua. Salah satu strateginya adalah menandatangani kontrak politik terkait operasi Freeport, perusahaan tambang asal Amerika Serikat di Papua.
Freeport berencana akan PHK 50 persen pekerja tambang lapangannya. Selama ini rencana PHK selalu dikait-kaitkan karena Freeport tidak mau membangun smelter. Freeport sendiri memang sama sekali tidak berencana dan berkeinginan membangun smelter karena menurut mereka kewajiban tersebut sudah dipenuhi tahun 1995 ketika Smelter Gresik beroperasi, dimana 75% nya diurus Mitsubishi dan 25% Freeport McMoran.
Tidak mau berurusan dengan arbitrase dan urusan lain-lain dengan pemerintah, Freeport secara terpaksa belakangan mau membangun smelter lagi. Smelter akan bangun di Gresik, Jawa Timur. Daerah Gresik dipilih karena faktor bisnis dimana di sana tersedia energi gas. Pertimbangan lainnya karena faktor lingkungan dimana produk buangan smelter berupa H2SO4 atau asam sulfat pekat yang sangat beracun dapat dikelola langsung oleh Pupuk Gresik sebagai salah satu bahan utama pembuatan pupuk.
Janji Jokowi membangun smelter di Papua tidak tepat. Juga, tidak tepat upaya Jokowi mengatasi rencana 50 persen PHK pekerja Freeport dengan membangun smelter di Papua.
"Kalau bangun di Papua sama saja bohong, karena gak ada sumber energi yang tersedia, gak ada pembangkit listrik se pulau Papua selain menggunakan solar dan batubara impor dari kalimantan, serta pengelolaan lingkungan yang beresiko tinggi karena hasil buangan smelter harus secara khusus dilakukan pengelolaan dengan biaya tinggi," papar sumber yang paham betul soal seluk beluk Freeport Indonesia itu.
Diingatkan, smelter merupakan pabrik yang mengandalkan mekanisasi dan otomatisasi. Pabrikasi tidaklah padat karya. Paling banyak smelter hanya akan memiliki tenaga kerja 600 orang, atau jauh lebih kecil dari jumlah tenaga kerja pabrik panci Maspion, atau pabrik garment kelas menengah di Bandung.
"Mungkin saja Jokowi dan Freeport main mata soal smelter akan dibangun di Papua. Untung untuk Jokowi dapat suara banyak di timur. Untuk Freeport biar rugi sedikit asal dapat kepastian di perpanjang sampai 2041," demikian sumber itu menutup perbincangan dengan redaksi.[dem]
Taukah anda apa itu Uranium ?
SBY : Perampok Asing Lebih Berbahaya dari Koruptor!
Belakangan terbongkar soal strategi Jokowi mendulang kemenangan di Papua. Salah satu strateginya adalah menandatangani kontrak politik terkait operasi Freeport, perusahaan tambang asal Amerika Serikat di Papua.
Kontrak PT. Freeport didukung jokowi
"Jokowi janji akan memindahkan smelter Freeport ke salah satu kota di Papua, tapi belum tahu akan dibuat di kota mana. Pekerja (Freeport) rekam pembicaraan mereka dengan Jokowi," ujar seorang sumber kepada redaksi tadi malam (Kamis, 25/7).Tidak mau berurusan dengan arbitrase dan urusan lain-lain dengan pemerintah, Freeport secara terpaksa belakangan mau membangun smelter lagi. Smelter akan bangun di Gresik, Jawa Timur. Daerah Gresik dipilih karena faktor bisnis dimana di sana tersedia energi gas. Pertimbangan lainnya karena faktor lingkungan dimana produk buangan smelter berupa H2SO4 atau asam sulfat pekat yang sangat beracun dapat dikelola langsung oleh Pupuk Gresik sebagai salah satu bahan utama pembuatan pupuk.
Janji Jokowi membangun smelter di Papua tidak tepat. Juga, tidak tepat upaya Jokowi mengatasi rencana 50 persen PHK pekerja Freeport dengan membangun smelter di Papua.
"Kalau bangun di Papua sama saja bohong, karena gak ada sumber energi yang tersedia, gak ada pembangkit listrik se pulau Papua selain menggunakan solar dan batubara impor dari kalimantan, serta pengelolaan lingkungan yang beresiko tinggi karena hasil buangan smelter harus secara khusus dilakukan pengelolaan dengan biaya tinggi," papar sumber yang paham betul soal seluk beluk Freeport Indonesia itu.
Diingatkan, smelter merupakan pabrik yang mengandalkan mekanisasi dan otomatisasi. Pabrikasi tidaklah padat karya. Paling banyak smelter hanya akan memiliki tenaga kerja 600 orang, atau jauh lebih kecil dari jumlah tenaga kerja pabrik panci Maspion, atau pabrik garment kelas menengah di Bandung.
"Mungkin saja Jokowi dan Freeport main mata soal smelter akan dibangun di Papua. Untung untuk Jokowi dapat suara banyak di timur. Untuk Freeport biar rugi sedikit asal dapat kepastian di perpanjang sampai 2041," demikian sumber itu menutup perbincangan dengan redaksi.[dem]
Taukah Anda Lokasi Freeport ???
Emas Lokasi Freeport
Yang di untungkan Siapa ?
Lokasi Freeport
Pada kenyataannya PT. Freeport Melanggar Ternyata di lokasi Tambang Freeport ada Uranium
Dampak Kerusakan Lingkungan
Gua Emas di Papua (freeport)
Uranium Papua
Taukah anda apa itu Uranium ?
Freeport Diam-diam Produksi Uranium
Mandenas: Itu Namanya Pencuri, Tidak Ada di Kontrak Karya
Yan Mandenas JAYAPURA — Suatu berita mengejutkan soal PT Freeport Indonesia (FI). Kabarnya perusahaan tambang raksasa itu, dilaporkan secara diam-diam memproduksi serta mengekspor zat kimia mematikan dan paling dicari dunia barat, yakni uranium yang merupakan bahan dasar reaktor nuklir dan senjata nuklir dalam kurun waktu delapan bulan terakir ini.
Tindakan PT. Freeport Indonesia (FI) yang telah melenceng jauh dari kontrak karyanya ini, bukan merupakan hal yang baru, pasalnya perusahaan raksasa ini hanya diketahui menambang tembaga, sedangkan emas, batu bara dan bahan tambang non migas lainnya baru diketahui publik pada tahun 1990-an.
Nah kali ini, yang sudah beroperasi di Papua sejak tahun 1964 ini kembali mengulang sejarah dengan melakukan penambangan Uranium tanpa sepengetahuan Pemerintah, dan publik Papua. Hal ini membuat DPRP naik pitam, pasalnya dari hasil tambang yang dikeruk perusahaan raksasa dunia itu, pemerintah dan rakyat Papua hanya kebagian Rp30 miliar.
“Ini namanya pencuri, PT Freeport sudah lakukan pencurian, karena diam-diam memproduksi Uranium yang tidak ada dalam kontrak kerja,” tegas Ketua Fraksi Pikiran Rakyat DPR Papua, Yan Mandenas diruang kerjanya, selasa (13/7) kemarin.
Ketua umum DPD Hanura Papua ini mengatakan, aktifitas penambangan Uranium yang dilakukan PT FI ini sudah berlangsung selama delapan bulan, dan dari informasi yang berhasil diperoleh DPRP, aktifitas penambangan Uranium ini dilakukan sembunyi-sembunyi.
“Informasi soal penambangan ini terus kami ikuti, kami punya banyak informan ada dari dalam PT FI sendiri, Pemerintah Kabupaten, LSM dan masyarakat,” ungkap Mandenas.
Menyinggung, tindakan DPRP terhadap penambangan liar tersebut, Yan mengatakan, walaupun PT FI berada di wilayah pemerintah Provinsi Papua, namun Pemerintah Provinsi dan DPRP tidak bisa mengambil tindakan yang legal terhadap perusahaan raksasa tersebut.
“Kalau untuk PT Freeport ini birokrasinya terlalu panjang dan berbelit-belit, kami susah masuk ke sana, kan semua mineral tambang itu dikirim lewat pipa-pipa, siapa yang tahu, tidak adakan, apalagi akses kesana tidak gampang,” ujarnya.
Namun, sambung Yan, DPRP tidak hilang akal, tinjauan ke lokasi penambangan akan tetap dilakukan sambil menunggu pengurusan birokrasi untuk meninjau lokasi penambangan perusahan tersebut.
Sekedar diketahui, perang antara Iran dan Amerika yang melibatkan badan keamanan dunia karena persoalan pengayaan uranium yang dimiliki Iran. Amerika ingin menguasai teknologi pengayaan uranium. Pengayaan Uranium dibutuhkan untuk Negara yang banyak mempunyai PLTN, sehingga pasokan bahan baku PLTN tidak tergantung Negara lain.
Jadi ada dua fungsi pengayaan uranium tujuan damai untuk bahan bakar PLTN dan tujuan pembuatan Bom Nuklir, bisa dianalisa dengan sederhana kemana hasil uranium PT FI di bawa.
Sementara itu, Manager Corporate Communications PT Feeport Indonesia, Budiman Moerdijat yang coba dihubungi lewat HP tadi malam tidak berhasil. Meski nada masuk itu, terdengar namun yang bersangkutan tidak mengangkat Hp-nya. (hen/ bintang papua)
Yan Mandenas JAYAPURA — Suatu berita mengejutkan soal PT Freeport Indonesia (FI). Kabarnya perusahaan tambang raksasa itu, dilaporkan secara diam-diam memproduksi serta mengekspor zat kimia mematikan dan paling dicari dunia barat, yakni uranium yang merupakan bahan dasar reaktor nuklir dan senjata nuklir dalam kurun waktu delapan bulan terakir ini.
Tindakan PT. Freeport Indonesia (FI) yang telah melenceng jauh dari kontrak karyanya ini, bukan merupakan hal yang baru, pasalnya perusahaan raksasa ini hanya diketahui menambang tembaga, sedangkan emas, batu bara dan bahan tambang non migas lainnya baru diketahui publik pada tahun 1990-an.
Nah kali ini, yang sudah beroperasi di Papua sejak tahun 1964 ini kembali mengulang sejarah dengan melakukan penambangan Uranium tanpa sepengetahuan Pemerintah, dan publik Papua. Hal ini membuat DPRP naik pitam, pasalnya dari hasil tambang yang dikeruk perusahaan raksasa dunia itu, pemerintah dan rakyat Papua hanya kebagian Rp30 miliar.
“Ini namanya pencuri, PT Freeport sudah lakukan pencurian, karena diam-diam memproduksi Uranium yang tidak ada dalam kontrak kerja,” tegas Ketua Fraksi Pikiran Rakyat DPR Papua, Yan Mandenas diruang kerjanya, selasa (13/7) kemarin.
Ketua umum DPD Hanura Papua ini mengatakan, aktifitas penambangan Uranium yang dilakukan PT FI ini sudah berlangsung selama delapan bulan, dan dari informasi yang berhasil diperoleh DPRP, aktifitas penambangan Uranium ini dilakukan sembunyi-sembunyi.
“Informasi soal penambangan ini terus kami ikuti, kami punya banyak informan ada dari dalam PT FI sendiri, Pemerintah Kabupaten, LSM dan masyarakat,” ungkap Mandenas.
Menyinggung, tindakan DPRP terhadap penambangan liar tersebut, Yan mengatakan, walaupun PT FI berada di wilayah pemerintah Provinsi Papua, namun Pemerintah Provinsi dan DPRP tidak bisa mengambil tindakan yang legal terhadap perusahaan raksasa tersebut.
“Kalau untuk PT Freeport ini birokrasinya terlalu panjang dan berbelit-belit, kami susah masuk ke sana, kan semua mineral tambang itu dikirim lewat pipa-pipa, siapa yang tahu, tidak adakan, apalagi akses kesana tidak gampang,” ujarnya.
Namun, sambung Yan, DPRP tidak hilang akal, tinjauan ke lokasi penambangan akan tetap dilakukan sambil menunggu pengurusan birokrasi untuk meninjau lokasi penambangan perusahan tersebut.
Sekedar diketahui, perang antara Iran dan Amerika yang melibatkan badan keamanan dunia karena persoalan pengayaan uranium yang dimiliki Iran. Amerika ingin menguasai teknologi pengayaan uranium. Pengayaan Uranium dibutuhkan untuk Negara yang banyak mempunyai PLTN, sehingga pasokan bahan baku PLTN tidak tergantung Negara lain.
Jadi ada dua fungsi pengayaan uranium tujuan damai untuk bahan bakar PLTN dan tujuan pembuatan Bom Nuklir, bisa dianalisa dengan sederhana kemana hasil uranium PT FI di bawa.
Sementara itu, Manager Corporate Communications PT Feeport Indonesia, Budiman Moerdijat yang coba dihubungi lewat HP tadi malam tidak berhasil. Meski nada masuk itu, terdengar namun yang bersangkutan tidak mengangkat Hp-nya. (hen/ bintang papua)
SBY : Perampok Asing Lebih Berbahaya dari Koruptor!
JOKOWI : Apakah Memperpanjang Kontrak Freeport
0 Komentar
Terimakasih telah berkomentar